KPK Versus DPR Anti Klimas

Ibarat pertandingan sepak bola, perseteruan antara KPK dengan DPR berakhir anti klimaks dengan skor telak untuk kemenangan KPK. Berapa skornya silahkan anda memperkirakan sendiri. Itupun jika anda sependapat dengan opini tulisan saya ini. Anti klimaks tersebut terlihat ketika rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan penegak hukum Kepolisan dan Kejaksanaan termasuk KPK.

Walaupun sebenarnya rapat konsultasi tersebut tidak menghasilkan sebuah keputusan, namun publik membaca secara eksplisit dimana letak sebenarnya akar kisruh antara KPK dengan DPR. Khususnya terkait dengan diperiksanya sejumlah anggota banggar dalam kasus suap menakertrans oleh KPK.

Dari rapat konsultasi yang tidak sesuai dengan judul rapatnya itu, karena substansi rapat seharusnya membahas soal penyamaan persepsi terkait dengan pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran DPR, namun faktanya menjadi ajang penumpahan kekesalan anggota DPR kepada KPK, malah Fachri Hamzah, kader PKS terang-terangan meminta agar KPK dibubarkan Bahkan Ketua Komisi III, Benny K. Harman menyebut KPK sebagai teroris baru yang mengancam demokrasi Indonesia.

Selebihnya DPR menggurui KPK dengan memberikan mata kuliah pengantar ilmu hukum kepada pimpinan KPK. Persis layaknya dosen sedang memberikan mata kuliah bagi mahasiswa semester 1. Waktunya kurang lebih 2 sks jika kita mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi.

Luar biasa hebatnya anggota DPR kita. Oleh karenanya saking hebatmya itu. Kebanyakan produk undang-undang yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPR untuk membuat dan merumuskan, hampir semua tidak berasal dari inisiatif DPR, tapi justru berasal dari pemerintah.

Seperti diketahui semua produk perundang-undangan yang menjadi program PROLEGNAS, yang berinisatif adalah pemerintah. Jadi soal kinerja, anda bisa tebak sendiri.

Dalam konteks pertemuan dengan aparat penegak hukum di rapat konsultasi (4/10)  itulah sejatinya kita bisa menyaksikan kepentingan anggota DPR itu.

Maksud hati menguliti pimpinan KPK, tapi apa nyana justru publik dipertontonkan dengan sikap anggota dewan yang terhormat yang menguliti dirinya sendiri. Ibarat pertandingan sepak bola, anggota DPR melakukan blunder di kotak pinaltinya sendiri, dan menyarangkan bola ke gawangnya sendiri.

Kembali ke soal letak kisruh KPK dengan anggota DPR. Ternyata persoalannya sangatlah sederhana. Cuma karena persoalan gengsi dan merasa sakit hati anggota banggar diperiksa KPK.

Dengan kemasan yang baik, DPR berhasil mengelabui publik seolah-olah persoalan tersebut berdampak pada terjadinya kekacauan sistem ketatanegaraan dan politik kebijakan anggaran di DPR. DPR kemudian memainkan peluru politik kekuasaan anggaran yang dimiliki untuk menyerang KPK dengan emoh membahasa RAPBN Perubahan yang akan deadline November 2011 ini.

Kalo itu terjadi DPR seolah ingin membangun penggambaran kepada publik akan terjadinya stagnasi program pemerintah. Bargaining politik yang konyol bukan?. Momentum kesakit hatian itulah yang menyebabkan rapat konsultasi berubah menjadi ajang penghakiman, bahkan penghinaan, terhadap KPK. Bahkan ketua komisi III Beny K Harman, asal partai Demokrat, partainya SBY menyebut KPK ibarat Teroris baru yang menakutkan.

Publik juga akhirnya menyaksikan betapa anggota DPR dengan kemasan retorika politiknya selalu berujar untuk mendorong penegakan hukum dan pembarantasan korupsi melalui KPK tanpa ada intervensi. KPK di dorong untuk bekerja secara profesional sesuai dengan mekanisme dan sistem penegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tapi  kenyataannya justru pada rapat konsultasi tersebut jelas dipertontonkan kepada rakyat betapa DPR ingin menunjukkan bahwa lembaganyalah yang paling berkuasa. Dengan gaya bahasa yang sangat vulgar dan jauh dari kesan etika secara eksplisit DPR sejatinya telah mengintervensi  proses penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK.

Karena faktor kepentingan politik terkait banyaknya anggota DPR yang di duga terlibat dalam kasus Nazarudin dan Muhaimin Iskadar itulah sejatinya menggambarkan perlawanan membabi buta anggota DPR terhadap KPK. Sampai  muncul wacana pembubaran KPK karena dianggap sebagai lembaga superbody yang tidak mau diawasi sambil membawa-bawa idiom demokrasi. Bahkan opini pembubaran KPK itu katanya merupakan pandangan akademis, bahwa di negara demokrasi tidak ada lembaga superbodi. Padahal KPK adalah lembaga ad hoc yang bekerja sesuai dengan koridor aturan dan mekanisme sistem perundang-undangan yang menyangkut proses penegakan hukum.

Artinya dalam konteks itu sangat jelas. Pimpinan Komisi III DPR seperti hendak membasuh muka dengan air liur. Maksud hati ingin menutupi aib dewan terkait dengan mafia anggaran, yang terjadi malah menambah aib. Mereka mempertontonkan kesombongan, kepongahan, sekaligus kekerdilan jiwa.

Dalam editorial salah satu surat kabar terkemuka dikatakan bahwa bila anggota DPR tidak terkait dengan mafia anggaran, pemeriksaan pimpinan banggar tidak perlu membuat mereka kebakaran jenggot. Sikap ultradefensif itu justru mengindikasikan memang ada permainan anggaran yang dilakukan secara terstruktur dan masif. Kalau dilihat kebakaran jenggotnya angggota Banggar memang wajar. Karena faktanya, kebanyakan saksi yang diperiksa oleh KPK, ia akan terus berlanjut menjadi tersangka. Ketakutan inilah yang berkecamuk dikepala anggota banggar, sebab akan membongkar habis seluruh jaringan mafia anggaran di DPR. Dan tentu ketika itu terjadi maka boleh jadi akan menimbulkan kontraksi besar di DPR dan akan menegaskan lebih nyata tidak legitimasinya kepercayaan publik terhadap lembaga DPR.

Namun demikian syukurlah Pimpinan KPK tidak terpengaruh dengan menanggapi secara dingin provokasi dan arogansi DPR itu, bahkan terlihat dalam rapat konsultasi tersebut, KPK cenderung mengalah. Pimpinan KPK sepertinya memegang falsafah bahwa yang waras sebaiknya mengalah.

Kesesatan logika berfikir karena takut terbongkarnya skandal di badan anggaran DPR tersebut juga dikomentari oleh komite etik KPK Syafii Maarif dan Anwar Nono Makarim sebagai sebuah pribadi yang mengalami dispute eksistensi. Sehingga dikatakan sebagai orang yang labil atau oleng.

Karena orang itu sedang mengalami gangguan kepribadian, maka yang paling bijaksana adalah mengalah agar orang tersebut cepat sembuh dan kembali waras berfikirnya. Oleh karena itu maka ketua KPK Busro Muqodas ketika rapat konsultasi tidak menyambut makian, penghinaan, dan tudingan, bahkan nasehat dari orang yang kurang waras.

Busyro mengatakan, “Kalau omongan yang nggak jelas dan nggak ada dasarnya, saya eman-eman buat ngomentarinya”. “Stigma yang tidak ada dasarnya itu, jika saya mengomentari ya rugi dong”. Kata Busyro.

Namun Busyro amat bijaksana mengomentari nasehat agar KPK bersikap tut wuri handayani, ing madyo mangun karso. Kata Busyro, sebaiknya nasehat itu untuk bapak-bapak saja sendiri, saya cukup nasehat dari orang tua kandung saya saja.

Good pak Busyro..sekali-kali memang anggota DPR harus diperiksa kepribadiannya. Karena saat ini sedang mengidap penyakit kepribadian ganda.

sumber : kompas.com

About aneneharief

saya seorang mahasiswa di kampus swasta ternama di jakarta. bidang saya Dunia IT, saya juga suka dengan hal2 yang berbau Timur tengah, dan saya juga suka dengan dunia photography

Posted on October 11, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: